Posted by: Nando | 10 March 2008

Dekolonialisasi Kawasan Pasifik Selatan: Sebuah Tinjauan Historis

Dekolonialisasi merupakan isu yang mulai marak muncul di kawasan Pasifik Selatan pada era 1960-an sampai 1980-an. Proses dekolonialisasi di kawasan ini ternyata berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan dekolonialisasi bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia. Ketika beberapa wilayah di Asia telah menjadi negara merdeka setelah Perang Dunia II di tahun 1945, wilayah-wilayah di kawasan Pasifik Selatan justru dikembalikan pada kepada negara penjajahnya, sekalipun sebagai daerah mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karena itu, setelah PD II, Inggris, Australia, Selandia Baru, yang tergabung dalam negara-negara persemakmuran, kembali menguasai wilayah-wilayah jajahannya di Pasifik Selatan berdasarkan mandat PBB. Demikian juga dengan AS dan Perancis, kembali menguasai wilayah-wilayah di Kepulauan Pasifik Selatan.

 

Sekalipun demikian, PD II membawa hikmah tersendiri bagi rakyat Pasifik Selatan. Ia telah mengubah “wajah” kolonialisasi di wilayah tersebut. Negara-negara kolonial tampaknya mulai menyadari besarnya bantuan penduduk Pasifik Selatan kepada mereka dalam menghadapi invasi Jepang ketika Perang Pasifik berlangsung antara tahun 1942-1945, serta nilai strategis letak geografisnya. Rehabilitasi wilayah-wilayah yang rusak sebagai akibat perang, dan juga pemulihan kondisi sosial ekonomi penduduk Pasifik Selatan kemudian menjadi prioritas negara-negara kolonial tersebut dengan membentuk South Pacific Commission (SPC) di tahun 1947.

 

Kebijaksanaan Dekolonialisasi

 

SPC merupakan sarana negara-negara kolonial untuk membentuk kebijakan bersama seputar pelaksanaan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Pasifik Selatan. Organisasi ini memiliki peranan yang sangat penting, karena secara tidak langsung telah membantu persiapan kemerdekaan negara-negara jajahan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan sosial ekonomi mereka. Hal tersebut didukung dengan dikeluarkannya resolusi PBB pada 14 Desember 1960, yang mengisyaratkan perlunya negara-negara kolonial mempersiapkan “upaya-upaya mengatasi kekurangan dibidang politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan, yang dapat menunda kemerdekaan”. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan kemerdekaan bagi negara-negara di Pasifik Selatan, SPC kemudian memiliki fungsi sebagai badan penasehat dan konsultatif yang berkaitan erat dengan program-program terkoordinasi antara negara-negara kolonial dan wilayah-wilayah jajahan.

 

Kecuali Irian Barat (Papua) yang dikembalikan oleh Belanda ke Indonesia di tahun 1962, proses dekolonialisasi di beberapa kawasan Pasifik Selatan berlangsung dengan damai dan lancar, hal ini karena negara-negara kolonial-lah yang mengajukan gagasan dekoloalisasi. Pada tahun 1962, Selandia Baru pertama kali memerdekakan Samoa Barat, Kepulauan Cook di tahun 1965 (dan berdiri sendiri di tahun 1974), dan Niue di tahun 1974. Tokelau, karena beberapa kelangkaan ekonomis, tetap memilih sebagai wilayah Selandia Baru pada tahun 1982, meskipun kesempata untuk berdiri sendiri telah diberikan pada sejak tahun 1970-an.

 

Australia melaksanakan kebijaksanaan dekolonialisasi sejak tahun 1968, dengan membebaskan Nauru. Hal ini dilaksanakan setelah pemimpin Nauru, terutama Hammer deRoburt, yang kemudian menjadi presiden terus mendesak untuk diberikan kemerdekaan. Untuk itulah Dewan Perwalian PBB, kemudian menekan Australia untuk memberikan kemerdekaan bagi Nauru. Sementara Papua Nugini baru dimerdekakan Australia di tahun 1975, setelah satu tahun melaksanakan pemerintahan sendiri.

 

Inggris mulai melakukan dekolonialisasi di tahun 1970, dengan memberikan kemerdekaan pada Tonga dan Fiji. Kemudian melepaskan Kepulauan Solomon di tahun 1978. Dalam kasus dekolonialisasi di Tuvalu dan Kiribati, kolonial Inggris telah memulainya sejak tahun 1970-an dengan memperkenalkan Gilbert dan Ellice Island Constitutions (GEIC), karena kedua gugusan pulau tersebut merupakan sebuah kesatuan. Hasil referendum di pulau Ellice menghasilkan keputusan bahwa penduduk kepulauan Ellice tidak menginginkan penyatuan dengan pulau Gilbert, sehingga kemudian pulau Ellice kemudian dimerdekakan dengan nama Tuvalu, sedangkan pulau Gilbert dimerdekakan dengan nama Kiribati.

 

Di Vanuatu, kebijaksanaan dekolonialisasi Inggris memerlukan penyesuaian dengan kebijaksanaan kolonial Perancis. Hal ini disebabkan Vanuatu dijajah dengan satu-satunya sistem penjajahan di dunia, yang dinamakan Condominium. Dalam hal ini, Vanuatu dijajah oleh dua kekuasaan kolonial Inggris dan Perancis. Vanuatu kemudian mendapatkan kemerdekaannya di tahun 1980.

 

Setelah melepaskan Vanuatu, Perancis masih memiliki beberapa wilayah kekuasaan di Pasifik Selatan. Wilayah tersebut adalah Kaledonia Baru, Polinesia Perancis, serta Wallis dan Futuna. Penyebab tertundanya kemerdekaan diwilayah-wilayah tersebut adalah karena masih adanya kepentingan-kepentingan Perancis, dan keengganan masyarakatnya untuk lepas dari Perancis. Kepentingan Perancis di beberapa wilayah Pasifik Selatan terkait dengan proyek nuklir Perancis dimana laboratoriumnya terdapat di Kaledonia Baru dan tempat ujicobanya di Polinesia Perancis tepatnya di Pulau Atol Mururoa. Proyek ujicoba nuklir Perancis ini merupakan pindahan dari Aljazair semenjak negara tersebut merdeka pada tahun 1966.

 

Sementara Amerika Serikat melakukan negosiasi kemerdekaan di wilayah koloninya di Pasifik Selatan sampai lebih dari 20 tahun, yaitu dari tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an. Kebijakan dekolonialisasi AS diwilayah Pasifik Selatan juga terkait dengan kepentingan strategisnya. Seperti pangkalan angkatan laut AS, yang telah menjadi bagian dari AS sejak tahun 1950, dan pertimbangan pertahanan dan keamanan lainnya yang dapat kita lihat pada proses kemerdekaan Kepulauan Marshall dan FSM (gabungan pulau Yap, Truk, Ponape, dan Kosrae) yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu, seperti pengelepasan hak-hak mereka untuk mengendalikan masalah pertahanan. Sebagai gantinya, hak tersebut secara penuh diberikan kepada AS yaitu dengan memiliki pangkalan-pangkalan militer, termasuk penyimpanan senjata nuklir.

 

Referensi

Hamid, Zulkifli. Sistem Politik Pasifik Selatan. Jakarta: PT. Dunia Pusaka Jaya. 1996

Microsoft Encarta 2008


Responses

  1. tulisannya diambil y buat mading….

  2. oke banget, rapi uy…..

  3. he’euh lah kumaha anjeun…yu…

  4. blom ada ide mau nanya…hahaha….

  5. menarik banget…kebetulan aku juga anak HI, di Univ. Airlangga surabaya dan juga sedang mengambil mata kuliah MBP Pasifik Selatan..pas ada tugas,,boleh nih buat referensi…thanx yap.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: