Posted by: Nando | 10 March 2008

Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Selandia Baru

Dalam strategi pembangunan yang bertumpu pada mekanisme pasar, orang miskin dan PMKS adalah kelompok yang sering tidak tersentuh. Kelompok rentan ini, karena hambatan fisiknya (cacat), kulturalnya (suku terasing) maupun strukturalnya (penganggur), tidak mampu merespon secepat perubahan sosial di sekitarnya, yang kemudian dengan terpaksa harus terpinggirkan dalam proses pembangunan yang tidak adil.

Ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini merupakan salah satu hal yang menjadi dasar tindakan negara-negara maju untuk berusaha mengurangi kesenjangan yang ada dengan menerapkan konsep welfare state (negara kesejahteraan). Suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga, dan berkesinambungan.

Karena ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini, peranan pemerintah banyak ditampilkan pada fungsinya sebagai agent of economic and social development. Artinya, pemerintah tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian public expenditure dalam APBN dan kebijakan publik yang mengikat. Selain dalam kebijakan pengelolaan nation-state-nya pemerintah juga memberi penghargaan terhadap pelaku ekonomi yang produktif, ia juga menyediakan alokasi dana dan daya untuk menjamin pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang terpinggirkan dari persaingan pembangunan.

Dalam konsep negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan terlantarnya masyarakat tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial yang berjangka pendek. Melainkan diatasi secara terpusat oleh program-program jaminan sosial, seperti pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran.

Konsep negara kesejahteraan pertama-tama dipraktekkan di Eropa dan Amerika Serikat pada abad 19, yang ditujukan untuk mengubah kapitalisme menjadi lebih manusiawi. Dengan sistem ini, negara bertugas melindungi golongan lemah dalam masyarakat dari ketidaksempurnaan kapitalisme. Hingga saat ini, negara kesejahteraan masih dianut oleh negara maju dan berkembang. Dilihat dari besarnya anggaran negara untuk jaminan sosial, sistem ini dapat diurutkan ke dalam empat model, yaitu:

Pertama, model universal yang dianut oleh negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Dalam model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata. Anggaran negara untuk program sosial mencapai lebih dari 60% dari total belanja negara.

Kedua, model institusional yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan luas. Akan tetapi kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.

Ketiga, model residual yang dianut oleh AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan penganggur. Pemerintah menyerahkan sebagian perannya kepada organisasi sosial dan LSM melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial “swasta”.

Keempat, model minimal yang dianut oleh negara-negara seperti Perancis, Spanyol, Yunani, Portugis, Itali, Chile, Brazil dan negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Filipina, Srilanka. Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, di bawah 10 persen dari total pengeluaran negara. Jaminan sosial dari pemerintah diberikan secara temporer dan minimal yang umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri dan swasta.

Dalam penerapan konsep negara kesejahteraan, lebih jauh kita dapat melihat Selandia Baru, salah satu negara kecil namun maju yang berhasil mempraktekkan konsep negara kesejahteraan dengan baik.

Selandia Baru memang tidak menganut model ideal konsep negara kesejahteraan yang secara teori dianggap paling baik, seperti di negara-negara Skandinavia. Tetapi, penerapan konsep negara kesejahteraan di negara ini terbilang maju diantara negara lain yang menganut model residual. Hal yang unik dalam sistem ini adalah sifat tidak berdiri sendiri, yang mengandalkan integrasi kesejahteraan dengan strategi ekonomi kapitalisme. Sistem jaminan sosial, pelayanan sosial dan bantuan sosial, misalnya, merupakan bagian dari strategi ekonomi neo liberal dan kebijakan sosial yang terus dikembangkan selama bertahun-tahun.

Penerapan konsep negara kesejahteraan di Selandia Baru dimulai sejak tahun 1930, ketika negara ini mengalami krisis ekonomi luar biasa. Saat itu tingkat pengangguran sangat tinggi, kerusuhan memuncak dan kemiskinan menyebar di mana-mana. Kemudian sejarah mencatat, negara ini keluar dari krisis dan menjadi negara adil-makmur berkat keberanian Michael Joseph Savage, pemimpin partai buruh yang kemudian menjadi perdana menteri tahun 1935, menerapkan negara kesejahteraan yang masih dianut hingga kini. Sebagaimana diabadikan oleh Baset, Sinclair dan Stenson (1995:171): “The main achievement of Savage’s government was to improve the lives of ordinary families. They did this so completely that New Zealanders changed their ideas about what an average level of comfort and security should be.”

Liberalisasi ekonomi dan mekanisme pasar bebas yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, sejak tahun 1980 Selandia Baru menjalankan privatisasi dan restrukturisasi organisasi pemerintahan. Namun negara ini tetap memiliki lembaga setingkat departemen (ministry of social welfare) yang mengatur urusan sosial.

Anggaran untuk jaminan dan pelayanan sosial juga cukup besar, mencapai 36% dari seluruh total pengeluaran negara, melebihi anggaran untuk pendidikan, kesehatan maupun Hankam (Donald T. Brash, 1998). Setiap orang dapat memperoleh jaminan hari tua tanpa membedakan apakah ia pegawai negeri atau swasta. Orang cacat dan penganggur selain menerima social benefit sekitar NZ$400 setiap dua minggu (fortnightly), juga memperoleh pelatihan dalam pusat-pusat rehabilitasi sosial yang profesional.

Sumber:

Edi Suharto. Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. www.policy.hu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: