Diplomasi dan Politik Luar Negeri Selandia Baru

Selandia Baru mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 26 September 1907. Meskipun Statuta Westminster tahun 1931 menjamin persamaan status seluruh anggota Persemakmuran, kebebasan kebijakan luar negeri Selandia Baru dimulai pada tahun 1935, ketika pemerintah dari Partai Buruh membuat traktat dan pertukaran perwakilan diplomatik. Di tahun 1943 pemerintah mengukuhkan layanan tetap luar negerinya.

Di masa lalu, posisi geografis Selandia Baru yang terisolasi dan kemakmuran perekonomiannya melalui pertanian berpengaruh pada kecilnya kepentingan negara ini dalam hubungan luar negeri bilateral dan multilateral. Dengan berkembangnya perdagangan global dan pola ekonomi internasional, Selandia Baru kemudian secara bertahap mulai berkonsentrasi pada dependensi dan stabilitas pasar luar negeri.

Di tahun 1947, Selandia Baru bergabung dengan Australia, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat untuk membentuk South Pacific Commission, sebuah badan regional yang bertujuan untuk membantu peningkatan kesejahteraan kawasan Pasifik. Selandia Baru pernah menjadi pemimpinnya. Di tahun 1971, Selandia Baru bergabung dengan negara-negara merdeka di Pasifik Selatan untuk membentuk South Pacific Forum (saat ini dikenal dengan Pacific Islands Forum), yang bertemu setiap satu tahun sekali dalam tingkat “kepala pemerintahan”.

Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan (The Ministry of Foreign Affairs and Trade/MFAT) bertanggung jawab atas seluruh fungsi kebijakan utama pemerintah yang terkait dengan hubungan eksternal Selandia Baru, termasuk hubungan bilateral dengan negara-negara lain, kepentingan dalam institusi internasional, membantu pembangunan resmi, menetapkan layanan-layanan konsulat, dan layanan bantuan terhadap agen-agen pemerintah di luar negeri. Saat ini dalam kabinet Perdana Menteri Helen Clark, jabatan menteri urusan luar negeri dan perdagangan dijabat oleh Phil Goff.

Saat ini Selandia Baru memiliki 49 pos diplomatik dan konsular di 41 negara dan teritorial dan merupakan anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1945. Selandia Baru juga tergabung dalam organisasi internasional lainnya, seperti: World Trade Organization (WTO), World Bank, Asian Development Bank, anggota Negara Persemakmuran, dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), APEC, East Asia Summit, dan lainnya.

Kebijakan Luar Negeri

Secara umum kebijakan luar negeri Selandia Baru didasarkan pada upaya mempengaruhi pandangan internasional agar mendukung nilai dan kepentingannya, yaitu berkontribusi dalam pemeliharaan lingkungan dunia yang stabil, damai, dan makmur. Dalam upayanya agar kepentingan tersebut didengar secara luas, Selandia Baru berfokus pada usaha melindungi kepentingan keamanan dan kesejahteraannya

Berdasarkan fokus tersebut, Selandia Baru kemudian mulai menerapkan beberapa langkah dan kebijakan pada pembangunan negara yang demokratis dan pembangunan ekonomi pasifik. Partai-partai politik utama negeri telah secara umum sependapat atas garis besar kebijakan luar negeri, dan pemerintahan koalisi saat ini sedang aktif membahas isu-isu yang menjadi kepentingan utama Selandia Baru, seperti: liberalisasi perdagangan, lingkungan, dan pengendalian senjata.

Perdagangan merupakan fokus baru yang sangat penting bagi perekonomian Selandia Baru. Ekspor jasa dan produk unggulan menyumbang lebih dari 30% GDP-nya. Kepentingan perdagangan Selandia Baru terdiversifikasi dengan baik: Australia, Amerika Utara, Uni Eropa, dan Asia Timur masing-masing mengambil 15% dan 30% dari total ekspor Selandia Baru.

Selandia Baru berkomitmen pada beberapa kebijakan perdagangannya yang terdiri dari beberapa hal berikut:

• liberalisasi perdagangan multilateral melalui World Trade Organization (WTO)
• liberalisasi dan kerjasama regional melalui keanggotaan aktif dalam beberapa organisasi geopolitik seperti APEC dan East Asian Summit.
• Rencana-rencana perdagangan bilateral seperti perjanjian Closer Economic Relations (CER) dengan Australia, perjanjian dengan Singapura dan Thailand serta “Pacific Four”, perjanjian dengan Singapura, Chili, dan Brunei. Perjanjian perdagangan bebas dengan China. Dan saat ini yang sedang dalam tahap negosiasi adalah perjanjian dengan ASEAN, Malaysia, dan Dewan Kerjasama Teluk; dan
• fokus dalam pembangunan hubungan regional melalui berbagai inisiatif kebijakan.

Keterlibatan perekonomian Selandia Baru dengan Asia secara bertahap juga menjadi sangat penting melalui perluasan perdagangan dengan pertumbuhan perekonomian Asia. Selandia Baru merupakan “dialogue partner” dalam ASEAN dan juga partisipan aktif dalam APEC. Pada tanggal 7 April 2008 Selandia Baru menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas dengan China, negara berkembang pertama yang melakukan hal tersebut.

Sebagai anggota piagam dalam Colombo Plan, Selandia Baru telah menyediakan bantuan teknis dan modal kepada negara-negara Asia. Negara tersebut juga turut berkontribusi dalam Asian Development Bank dan beberapa program PBB. Selandia Baru merupakan anggota Dewan Ekonomi dan Sosial Asia dan Pasifik PBB

Selandia Baru telah memfokuskan bantuan sumberdaya ekonomi bilateral-nya pada proyek-proyek di negara-negara pulau Pasifik Selatan, khususnya Bougenville. Hubungannya dengan Samoa (juga dikenal dengan Samoa Barat) yang telah berlangsung sejak tahun 1962 melalui traktat persahabatan, dan juga kedekatannya dengan Tonga melalui skema perizinan kerja kedua negara telah menghasilkan peningkatan imigran dan pengunjung.

Selandia Baru juga menjalankan pemerintahan atas Tokelau, dan tiga atol kecil di Pasifik Selatan Atafu, Fakaofo, dan Nukunonu. Pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan secara mandiri merupakan tujuan hubungan Selandia Baru dengan Tokelau yang populasinya sekitar 1500 jiwa. Selandia Baru juga menempatkan diri dalam urusan eksternal dan fungsi pertahanan Kepulauan Cook dan Niue.

Sejak tahun 1923 Seladia Baru telah melaksanakan yurisdiksinya atas Ross Dependency, yang terdiri atas tanah, dataran es permanen, dan pulau-pulau Antartika. Scott Base di Pulau Ross dikhususkan Selandia Baru sebagai tempat penelitian.

Pemerintahan Perdana Menteri Helen Clark dengan giat mendukung pelucutan nuklir. Kebijakan pelucutan nuklir Selandia Baru juga termasuk penyelenggaraan aliansi yang kuat dengan negara-negara non-nuklir lainnya, membangun kerjasama antara kawasan-kawasan bebas nuklir, dan memperkuat Kawasan Bebas Nuklir Selandia Baru di Pasifik Selatan. Dengan kebijakan non-nuklir ini, partai Clark memberikan sebuah akhir pada ikatan bilateral militer dengan Amerika Serikat pada tahun 1986. Sebelumnya hubungan bilateral yang bersifat militer tersebut dibangun dalam traktar pertahan ANZUS (Australia, New Zealand, United States). Pada bulan Februari 2002, Helen Clark bertemu dengan presiden Amerika Serikat George W. Bush di Washington, D.C, untuk menawarkan dukungan penuh kepada kebijakan War on Terror AS, yang dimulai di Afghanistan. Kunjungan Helen Clark ke Washington tersebut merupakan pertemuan resmi pertama pemimpin NZLP (New Zealand Labor Party) dengan presiden AS sejak 1986.

Pemerintahan Helen Clark saat ini terus menunjukkan oposisi Selandia Baru terhadap perburuan ikan paus Jepang. Helen Clark terus mempertanyakan perburuan tersebut dalam pertemuan-pertemuan Komisi Internasional Perburuan Ikan Paus, meskipun Jepang menyatakan bahwa perburuan mereka didasarkan atas kepentingan “penelitian ilmiah”.

Sumber

Asia Snapshots: Raising New Zealand’s Engagement with Asia – www.mfat.govt.nz

New Zealand Economic and Financial Review 2007 – www.treasury.govt.nz

New Zealand’s Foreign Relations and Military – www.thinkingnewzealand.com

New Zealand Profile – www.state.gov