Posted by: Nando | 28 May 2008

Fiji Sebagai Potensi Ancaman Selandia Baru

Pertentangan yang cukup lama antara Perdana Menteri Laisenia Qarase dengan Panglima Angkatan Militer Republik Fiji (RFMF), Komodor Frank Bainimarama, diakhiri dalam konferensi pers Frank Bainimarama pada 5 Desember yang mengumumkan bahwa ia telah mengambil alih kekuasaan eksekutif negara dan menurunkan Qarase dari jabatannya. RFMF pada saat itu kemudian menempatkan Dr. Jona Senilagakali sebagai perdana menteri interim. Sehari sebelumnya, beberapa titik konfirmasi militer telah disiagakan di jalan-jalan ibukota, Suva, dan beberapa pusat kota diseluruh negeri. Parlemen telah ditutup segera setelahnya, dan Presiden serta Wakil Presiden dipindahkan dari kantornya, bersama dengan para Menteri Kabinet dan beberapa pegawai sipil senior.

Komodor Bainimarama memberikan penjelasan atas aksinya dengan mengatakan bahwa pemerintahan Qarase telah “unable to make decisions to [save] our people from destruction.” Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Perdana Menteri telah “already conducted a ‘silent coup’ through bribery, corruption and the introduction of controversial Bill[s]”.

Kudeta militer tersebut merupakan kudeta keempat yang dialami Fiji selama 20 tahun belakangan, setelah dua kali kudeta militer pada tahun 1987 dan satu kudeta yang dipimpin oleh sipil pada tahun 2000. Kudeta yang terakhir sangatlah berbeda dengan kudeta-kudeta sebelumnya yang bertujuan menyelamatkan pribumi Fiji dari dominasi kelompok etnis lainnya, kudeta pada tahun 2006 seperti yang diklaim panglima RFMF adalah untuk melawan korupsi. Kudeta tahun 2006 merupakan kudeta yang tidak terlalu berhubungan dengan isu etnik. Meskipun kudeta tersebuit didukung juga oleh Partai Federasi Nasional (NFP).

Banyak pengamat, termasuk para pengamat dari Citizens’ Constitutional Forum (CCF), percaya bahwa Fiji saat ini terjebak dalam sebuah lingkatan kudeta yang berbahaya, yang harus segera mungkin dihentikan apabila negara ini masih mendambakan nilai-nilai kesejahteraan jangka panjang. Untuk memutuskan lingkaran tersebut setidaknya akan membutuhkan sebuah langkah depolitisasi militer Fiji, dan apabila mungkin, juga perubahan sosial yang lebih luas.

Selandia Baru meskipun dalam menghadapi masalah regional, selalu mengutamakan dialog dan konsultasi dengan para pemimpin negara Pasifik Selatan, namun mengenai hal ini terlihat selalu mengambil langkah yang cukup keras. Sejak kudeta militer pada tahun 1987, Selandia Baru selalu mengambil langkah keras seperti menjatuhkan sanksi ekonomi, sekaligus menyiagakan tentaranya di perairan Fiji, hal ini tidak saja dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi Selandia Baru, tapi juga masalah persaingan antar etnis yang berpotensi menjadi semakin runcing, serta potensi Selandia Baru sebagai tempat bermigrasinya rakyat Fiji.

Partai Buruh Fiji pada 19 Mei 2005 mengatakan bahwa telah terjadi migrasi rakyat Fiji ke penjuru wilayah Pasifik Selatan sejak tahun 1987 sampai pada tahun 2000. Jumlah tersebut meningkat pada saat terjadinya kudeta oleh militer pada tahun 2005.

Kudeta-kudeta yang terjadi di Fiji bagi Selandia Baru tidaklah semata-mata merupakan pengambilalihan kekuasaan oleh militer, tetapi juga melibatkan masalah hubungan ras antara penduduk pribumi dan keturunan India, yang secara tidak langsung akan menciptakan masalah potensial yang lebih besar dalam negeri Selandia Baru. Potensi konflik di Selandia Baru berakar dari masalah antara ras Maori dan Pakeha (kulit putih). Hal tersebut dapat dilihat dari dukungan para radikal Maori kepada kudeta tahun 2000.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: