Pemerintahan

Pemerintahan

Selandia Baru merupakan negara berbentuk pemerintahan Monarki Konstitusional dengan sistem parlemen. Setelah kedaulatan Inggris di wilayah ini dijalankan pada tahun 1840, Undang-Undang tahun 1852 kemudian menciptakan sistem pemerintahan pertama, termasuk sistem legislatif bikameral (dua kamar) dan dewan provinsi. Legislasi tambahan seperti eliminasi majelis tinggi kemudian memodifikasi kebanyakan provinsi. Seperti halnya Kerajaan Inggris, Selandia Baru tidak memiliki Undang-Undang Dasar khusus. Legislasi konstitusional merupakan akumulasi dari undang-undang dan hukum-hukum tambahan. Selama seratus tahun pertama, kebijakan politik Selandia Baru selalu mengikuti arah kebijakan Inggris. Dalam pernyataan perang dengan Jerman di tahun 1939, Perdana Menteri Michael Savage menyatakan “Where she goes, we go; where she stands, we stand”.

Pasca perang, Amerika Serikat mulai meningkatkan pengaruhnya terhadap kebudayaan Selandia Baru yang kemudian memperkaya kasanah identitas nasional negara ini. Selandia Baru bergabung dengan Australia dan Amerika Serikat dalam perjanjian keamanan ANZUS pada tahun 1951, dan kemudian ikut membantu AS dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Hal kontras terjadi dalam hubungannya dengan Inggris, karena Inggris kemudian meningkatkan fokusnya dalam Kriss Suez, dan Selandia Baru juga terpaksa harus membangun pola pasar baru karena Inggris bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC).

a. Eksekutif

Selandia Baru mengakui Kerajaan Inggris sebagai kedaulatannya, atau sebagai kepala negara formal. Perwakilan kerajaan di Selandia Baru diwakili oleh seorang gurbernur jenderal. Secara resmi ditunjuk oleh kerajaan atas rekomendasi perdana menteri setiap lima tahun. Setelah pemilihan nasional, gurbernur jenderal menunjuk pemimpin dari partai terbesar dalam legislatif sebagai perdana menteri dan mengatur bentuk pemerintahan perdana menteri tersebut (kabinet). Gurbernur jenderal secara formal menunjuk menteri-menteri dengan rekomendasi perdana menteri. Gurbernur jenderal juga harus memberikan persetujuan atas pengumuman parlemen untuk menjadi hukum.

Perdana menteri mengepalai kabinet, yang merupakan tempat pembuatan kebijakan tertinggi dalam pemerintahan. Kabinet bertanggung jawab atas keseharian administrasi pemerintahan, dan para menteri bertanggung jawab untuk bidang kebijakan yang lebih spesifik. Para menteri juga bersidang dalam Dewan Eksekutif, sebuah badan yang bertugas memberikan nasehat kepada gurbernur jenderal. Konvensi konstitusional mengharuskan gurbernur jenderal untuk mengikuti rekomendasi dewan ini.

b. Legislatif

Badan legislatif, atau parlemen, terdiri atas sistem satu kamar, yaitu Majelis Perwakilan. Parlemen diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Majelis Perwakilan terdiri atas 120 anggota, yang sejak tahun 1996 dipilih dengan menggunakan sistem yang dikenal dengan mixed member proportional (MMP). Dalam sistem ini, setengah dari anggota dipilih dari distrik pemilihan (termasuk enam kursi untuk perwakilan Maori) dan sisanya dipilih dari daftar partai yang didasarkan pada pembagian pemilihan partai dalam pemilihan nasional. Pemilihan legislatif harus diadakan setidaknya setiap tiga tahun.

Registrasi calon pemilih bersifat wajib di Selandia Baru, tapi partisipasinya dalam pemilihan merupakan sukarela. Pemilih yang diperbolehkan adalah yang berusia minimal 18 tahun, warga negara atau penduduk tetap yang telah tinggal selama satu tahun, dan penduduk dari distrik pemilihan yang telah tinggal setidaknya satu bulan. Warga keturunan Maori dapat memilih di distrik pemilihan biasa atau disalah satu dari distrik pemilihan Maori. Setiap pemilih, dalam sistem MMP, memiliki dua suara: satu untuk pemilihan perwakilan distrik, dan yang lainnya untuk partai politik.

c. Yudikatif

Gurbernur jenderal Selandia Baru menunjuk seluruh hakim di Selandia Baru, tradisi ini dirancang untuk menggantikan kepentingan politik. Sitem judisial mencakup Mahkamah Distrik, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Banding, dan Mahkamah Agung, yang menggantikan Dewan Umum yang berbasis di London sebagai badan judisial tertinggi di tahun 2004. Mahkamah ini berbentuk sebuah hirarki dalam proses banding. Mahkamah Tinggi menampung ajuan banding dari mahkamah yang lebih rendah dan pengadilan, sementara Mahkamah Banding menampung ajuan banding dari Mahkamah Tinggi dan dari pengadilan juri Mahkamah Distrik. Keputusan Mahkamah Banding bersifat final, kecuali kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung.

d. Partai Politik

Dua partai politik terbesar di Selandia Baru adalah Partai Nasional dan Partai Buruh. Kedua partai ini secara tradisi mendominasi perpolitikan negeri, masing-masing bersaing untuk mengendalikan legislatif. Dalam rangka mengurangi pengaruh sistem dua partai ini, masyarakat Selandia Baru mengadakan referendum untuk penerapan sistem MMP, yang berhasil di pemilihan tahun 1996. Sistem ini membantu partai-partai kecil memenangkan lebih banyak kursi legislatif, yang kemudian mengurangi kecenderungan kekuasaan partai tunggal. Partai-partai yang lebih kecil lebih sering masuk kedalam ajang koalisi dengan Partai Buruh dan Partai Nasional, yang kemudian berlanjut menjadi partai yang paling berpengaruh. Partai-partai penting lainnya adalah New Zealand First, ACT New Zealand, United Future, dan Green Party.

e. Pemerintahan Lokal

Selandia Baru dibagi kedalam 12 kawasan dan 74 teritorial. Dewan Regional mengurus kawasan-kawasan, dan otoritas teritorial mengurus teritorial. Otoritas teritorial mencakup dewan distrik dan kota, yang bertanggung jawab pada hampir semua kepengurusan lokal. Setiap anggota dari badan pemerintahan lokal dipilih secara langsung.

f. Pertahanan

Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Selandia Baru terkoordinir dibawah Menteri Pertahanan. Jumlah personil regular Angkatan Darat pada tahun 1999 adalah 4450 tentara. Total personel regular angkatan laut adalah 1.980, dan Angkatan Udara memiliku 2.800 personel regular. Angkatan Darat diutamakan untuk kepentingan operasi penjaga perdamaian internasional. Layanan militer bersifat sukarela, wajib militer tidak dipakai lagi sejak tahun 1950-an. Salah satu kebijakan luar negeri Selandia Baru adalah turut serta menjaga perdamaian dunia, oleh karena itu Selandia Baru selalu menurunkan militernya untuk tujuan tersebut. Dalam beberapa perang seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Korea, dan kasus Darurat Malaysia (konfrontasi Indonesia-Malaysia), Perang Vietnam, Perang Teluk, dan Perang Afganistan, militer Selandia Baru bergabung dengan pasukan sekutu terutama Inggris. Selandia Baru juga turut menurunkan angkatan daratnya dalam Perang Irak selama satu tahun guna membantu pembangunan infrastruktur Irak. Pada tahun 2007, militer Selandia Baru masih aktif disana.

g. Organisasi Internasional

Selandia Baru merupakan anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan anggota penuh Negara-Negara Persemakmuran, yang merupakan asosiasi sukarela negara-negara yang berhubungan dengan Kerajaan Inggris, selain itu negara ini juga aktif dalam beberapa organisasi geopolitik seperti APEC, East Asia Summit, dan OECD.

Daftar Isi

  1. Pendahuluan
  2. Masyarakat dan Individu
  3. Pemerintahan
  4. Ekonomi

Responses

  1. makasi…………..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: